Langsung ke konten utama

Klik Follow Untuk Ikuti Blog Ini

Bangga Bersama Desa

Cari Blog Ini

TANGGAPAN KEMENTERIAN DESA TERHADAP PERPRES NOMOR 104 TAHUN 2021

pada tanggal Desember 13, 2021

Dapatkan link
Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Aplikasi Lainnya

Dapatkan link
Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Aplikasi Lainnya

Komentar

Posting Komentar

Postingan Populer

CARA MENGETAHUI JUMLAH SILPA DI AKHIR TAHUN ANGGARAN MEMAKAI APLIKASI SISKEUDES

Sebagaimana Permendagri 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa menerangkan bahwa belanja desa adalah semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu ) tahun anggaran yang tidak diperoleh pembayaran kembali oleh desa. Sesuai dengan Permendagri 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa pasal 38, bahwa pemerintah Desa wajib melaporkan realisasi APBDes dan diolah menjadi Peraturan Desa, yang mana laporan tersebut termasuk SILPA . Untuk mengetahui silpa apabila memakai aplikasi Siskeudes , maka cukup dengan Rumus SALDO BKU TUNAI + SALDO BUKU PEMBANTU BANK = itulah SILPA, Posisi Pajak Semua Sudah dibayar. SALDO PENYETORAN PAJAK - BKU TUNAI + SALDO BUKU PEMBANTU BANK = itulah SILPA , Posisi SALDO pajak Belum nol atau ada yang belum dibayarkan Apabila dilakukan pengecekan melalui aplikasi siskeudes di Laporan - Pembukuan - Realisasi, dan lihatlah jumlah kolom realisasi di kolom di paling bawah,yang dengan keterangan SILPA,

SiLPA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Hallo sahabat desa….. Kita jumpa lagi, saat ini kita membahas terkait SiLPA dalam pengelolaan keuangan desa yang mana dasar hukum yang kita pedomani dalam pembahasan kali ini adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam pasal 1 angka 24 dikatakan bahwa “Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran” , adapun maksudnya yang dinamakan Silpa adalah jumlah keseluruhan pendapatan yang diterima oleh Pemerintah Desa dalam 1 tahun anggaran ( 01 Januari – 31 Desember ) ternyata disaat tutup buku tahunan pembelanjaanya tidak habis / tidak terbelanjakan semua dari pagu yang dianggarkan pada APB Desa Untuk SiLPA, Pada saat masuk tahun berikutnya akan dianggarkan kembali di APB Desa dan pada Penerimaan Pembiayaan / Penginputan Aplikasi Siskeudes yang biasa digunakan oleh Pemerintah Desa sebagai alat bantu Pengelolaan Keuanga

PERBEDAAN DAN PERSAMAAN PERATURAN DESA DENGAN PERATURAN KEPALA DESA

Hallo sahabat desa…. Kita jumpa lagi, saat ini kita akan membahas terkait perbedaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sebagaimana yang terdapat Pada Peraturan Turunan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yaitu Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa. Langsung saja kita bahas Perbedaanya antara kedua produk hukum di tingkat desa ini, yaitu : 1. Peraturan Desa Disusun Bisa Oleh Kepala Desa atau Badan Permusyawaratan Desa Sedangkan Peraturan Kepala Desa hanya disusun oleh Kepala Desa 2. Peraturan Desa wajib dibahas dan disepakati terlebih dahulu anatara Kepala Desa dengan BPD yang mana nantinya BPD menyerahkan Rancangan Peraturan Desa selanjutnya BPD mengundang Kepala Untuk Membahas dan Menyepakatinya Sedangkan Peraturan Kepala tidak perlu dibahas dengan BPD 3. Untuk Jenis Peraturan Desa Tentang tentang APB Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa yang telah dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa da

Diberdayakan oleh Blogger