Langsung ke konten utama

Klik Follow Untuk Ikuti Blog Ini

Bangga Bersama Desa

Cari Blog Ini

SOSIALISASI PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

pada tanggal November 08, 2021

Dapatkan link
Facebook
X
Pinterest
Email
Aplikasi Lainnya

untuk filenya bisa download dengan Klik Disini

Dapatkan link
Facebook
X
Pinterest
Email
Aplikasi Lainnya

Komentar

Posting Komentar

Postingan Populer

CARA MENGETAHUI JUMLAH SILPA DI AKHIR TAHUN ANGGARAN MEMAKAI APLIKASI SISKEUDES

Sebagaimana Permendagri 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa menerangkan bahwa belanja desa adalah semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu ) tahun anggaran yang tidak diperoleh pembayaran kembali oleh desa. Sesuai dengan Permendagri 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa pasal 38, bahwa pemerintah Desa wajib melaporkan realisasi APBDes dan diolah menjadi Peraturan Desa, yang mana laporan tersebut termasuk SILPA . Untuk mengetahui silpa apabila memakai aplikasi Siskeudes , maka cukup dengan Rumus SALDO BKU TUNAI + SALDO BUKU PEMBANTU BANK = itulah SILPA, Posisi Pajak Semua Sudah dibayar. SALDO PENYETORAN PAJAK - BKU TUNAI + SALDO BUKU PEMBANTU BANK = itulah SILPA , Posisi SALDO pajak Belum nol atau ada yang belum dibayarkan Apabila dilakukan pengecekan melalui aplikasi siskeudes di Laporan - Pembukuan - Realisasi, dan lihatlah jumlah kolom realisasi di kolom di paling bawah,yang denga...

SiLPA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Hallo sahabat desa….. Kita jumpa lagi, saat ini kita membahas terkait SiLPA dalam pengelolaan keuangan desa yang mana dasar hukum yang kita pedomani dalam pembahasan kali ini adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam pasal 1 angka 24 dikatakan bahwa “Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran” , adapun maksudnya yang dinamakan Silpa adalah jumlah keseluruhan pendapatan yang diterima oleh Pemerintah Desa dalam 1 tahun anggaran ( 01 Januari – 31 Desember ) ternyata disaat tutup buku tahunan pembelanjaanya tidak habis / tidak terbelanjakan semua dari pagu yang dianggarkan pada APB Desa Untuk SiLPA, Pada saat masuk tahun berikutnya akan dianggarkan kembali di APB Desa dan pada Penerimaan Pembiayaan / Penginputan Aplikasi Siskeudes yang biasa digunakan oleh Pemerintah Desa sebagai alat bantu Pengelolaa...

KEGIATAN YANG DILARANG UNTUK DIBIAYAI DARI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

H allo sahabat desa….. Kita jumpa lagi, sebagaimana kita ketahui untuk priorita penggunaan dana desa di tahun anggaran 2023 sudah ditetapkan dalam peraturan menteri desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi nomor 8 tahun 2022 tentang prioritas penggunaan dana desa di tahun 2023 Dalam peraturan tersebut ada beberapa larangan yang dimanatkan , yaitu : 1. Dana Desa dapat digunakan untuk mendanai Peningkatan kapasitas Warga Desa , namun yang melaksanakan kegiatan tersebut adalah Pemerintah Desa itu sendiri ( PPKD - PKA ) atau Badan Kerjasama Antar Desa ( BKAD ) dan tidak boleh dilaksanakan oleh Penyedia / Pihak Ketiga 2. Untuk Penggunaan Dana Desa dalam hal mendanai / melaksanakan suatu kegiatan yang terdapat pada APB Desa wajib terlebih dahulu dilakukan proses penyusunan perencanaan desa sesuai dengan peraturan perundang – undangan , dan dana desa dilarang untuk dibagi rata (tanpa proses perencanaan) 3. Dana Desa dilarang untuk mendanai kegiatan pembang...

Diberdayakan oleh Blogger