MEKANISME PENGANGKATAN PENGURUS RT DAN RW TINGKAT DESA

 

Hallo sahabat desa…..

Kita jumpa lagi , saat ini kita akan membahas terkait mekanisme pengangkatan ketua Rukun Warga ( RW ) dan Rukun Tetangga ( RT ) di Wilayah Desa yang mana dasar hukum yang kita gunakan adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia ( Permendagri ) Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa : 

Yang pertama kita ketahui dulu bahwa jenis LKD sebagaimana yang terdapat pada pasal 6 ayat (1) huruf “a” dan “b” salah satunya adalah RT dan RW : 

Untuk tugas - fungsi LKD sendiri terbagi 2 ( dua) ada yang diatur dalam kelembagaanya secara umum yang artinya berlaku kepada seluruh LKD disampaikan pasal 6 diatas sebagaimana terdapat pada pasal 4 ayat (1) dan (2) dan Pasal 5 : 

ada juga yang diatur secara khusus dalam Jenis LKD yang berarti hanya dilaksanakan oleh jenis LKD bersangkutan sebagaimana yang terdapat pada pasal 7  :

Untuk pengangkatanya sendiri dengan Keputusan Kepala Desa sebagaimana pasal 8 ayat (2), dan ketentuan lebih lanjut terkait tindakan / perilaku / dan sebagainaya dari Pengurus RT dan RW yang diangkat oleh Kepala Desa dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Desa Tentang Pengangkatanya tersebut , namun untuk memperkuat Surat Keputusan Kepala Desa dalam mengangkat dan memberhentikan Pengurus RW dan RT, maka disini diberikan format Peraturan Desa yang yang menjadi landasasan hukum Kepala Desa sebelum menerbitkan Keputusan dalam pengangkatan pengurus RW dan RT : 

Untuk Rancangan Peraturan Desa Bisa di download : Klik Disini

Untuk Rancangan SK Kepala Desa bisa didownload : Klik Disini

Sekian dulu pembahasan kita kali ini, terima kasih sudah berkunjung dan silahkan tinggalkan jejaknya dengan mengisi kolom komentar dibawah serta jangan lupa klik follow / ikuti blog ini agar tidak ketinggalan pembahasan berikutnya terkait pemerintahan desa. Sampai jumpa lagi